Kompak: Presiden Jangan Bermain-main Retorika

Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak) menyerukan kepada Presiden untuk mengambil langkah yang cepat dan tegas guna menuntaskan kasus Chandra dan Bibit. Upaya memberantas perilaku makelar kasus (markus) di lembaga-lembaga hukum dan peradilan juga harus segera ditangani. "Presiden semestinya telah dapat mengambil keputusan lebih cepat dan langkah terang. Kami juga mengingatkan Presiden untuk tidak bermain-main dalam

bahasa pidato yang retoris," tutur Ray Rangkuti, juru bicara Kompak saat menyampaikan Petisi Rakyat di Gelora Bung Karno Jakarta, Minggu (22/11) pagi.

Ia mengatakan, kasus ini dapat menjadi momentum bagi Presiden untuk melakukan pembaruan dan penertiban lembaga kepolisian dan kejaksaan. Hal tersebut sesuai rekomendasi Tim Delapan atau tim independen verifikasi fakta dan proses hukum kasus Wakil Ketua (nonaktif) KPK, Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah, yang menyarankan supaya Presiden memberikan sanksi kepada pejabat terkait yang dinilai bertanggung jawab memaksakan kasus Chandra dan Bibit. Salah satu hal yang menurut Kompak harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut secepatnya adalah dengan segera memberhentikan Kapolri dan Kejagung. "Karena mereka tidak amanah dan tidak jujur kepada masyarakat," kata Ray. "Semboyan Presiden 100 hari masa kerja dengan pemberantasan mafia peradilan akan menjadi semboyan retoris tanpa makna jika Presiden tak kunjung juga melakukan pembenahan terhadap dua institusi penegak hukum itu," kata Ray.